Meningkatkan pengawasan


Meningkatkan pengawasan

Pengawasan meliputi menilai efek aktivitas berbasis tanah dan memeriksa bahwa undang-undang dan peraturan yang melindungi lingkungan hidup dan komunitas ditaati dan ditegakkan. Pengawasan meliputi memeriksa izin-izin tata guna tanah diterbitkan secara legal dan pendapatan dari izin pemerintah dikumpulkan secara efisien dan didistribusikan secara merata. Perbaikan pengawasan lingkungan hidup dengan cara-cara seperti meningkatkan partisipasi dan akses publik pada informasi merupakan cara efektif untuk menggunakan sistem yang ada mendukung tata kelola yang baik dan mengurangi peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap perundang-undangan dan peraturan lingkungan hidup.

Mitra SETAPAK telah mengadvokasi pengawasan pemerintah yang lebih efektif dan kesalahan keputusan dan ilegalitas tata guna tanah, termasuk menerbitkan izin-izin setingkat kabupaten, dan telah secara aktif berpartisipasi dalam, dan menguatkan, berbagai upaya pengawasan resmi dengan bekerja bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Untuk memperbaiki penegakkan hukum dalam bidang kehutanan, Silvagama telah mengembangkan satu alat untuk melaporkan kekerasan terhadap hutan dan tata guna tanah pada KPK. Inisiatif ini, yang disebut “Indonesia Memantau Hutan” merupakan kolaborasi dengan KPK, dan dimaksudkan untuk memeriksa dan mengevaluasi izin-izin yang diterbitkan di tingkat kabupaten dan provinsi. Moderator menyusun dan memverifikasi data spasial, yang kemudian dimasukkan ke dalam database KPK. Inisiatif KPK untuk mengawasi legalitas izin pertambangan diakui merupakan salah satu upaya yang paling menjanjikan menuju akuntabilitas pemerintah dalam sektor tata guna tanah.

Mitra SETAPAK juga telah memperkuat tuntutan untuk penegakkan oleh masyarakat sipil melalui inisiatif untuk mengawasi implementasi izin tata guna tanah dan isu-isu deforestasi. ICEL, misalnya, telah mengembangkan satu alat untuk para penyelidik lapangan memeriksa pemenuhan izin tata guna tanah dan telah membantu melatih para penyelidik dari seluruh region TELAPAK.

Inisiatif-inisiatif lain telah menyebar lebih jauh dari penerbitan izin ilegal, yang memungkinkan konsesi-konsesi pertambangan atau perkebunan bertumpang tindih atau menimpa kawasan-kawasan konservasi yang dilindungi, untuk menginvestigasi kekerasan dalam prosedur operasi komersil, menilai kerugian negara dari industri ekstraktif, mengembangkan panduan untuk melaporkan pencucian uang dalam sektor kehutanan, memonitor akses informasi, dan membakar lahan gambut.

Mata di langit

South Sumatra NGOs trial using UAVs to monitor peatlands

SETAPAK telah mendukung penggunaan pesawat udara yang dikendalikan dari jauh, yang disebut kendaraan udara tanpa pengemudi (UAV), untuk memonitor pelanggaran tata guna tanah dan hutan. UAV, dengan kelengkapan video yang terpasang di dalamnya yang mampu menangkap gambar-gambar lahan dalam area 25 kilometer, semakin banyak digunakan untuk maksud-maksud konservasi, karena memungkinkan area yang luas dan tak dapat dijangkau untuk disurvey. Mitra SETAPAK, SAMPAN, telah mengembangkan keterampilan membangun UAV, dan pada Juni 2014 mendukung WALHI Sumatera Selatan untuk mensurvey kebakaran hutan di provinsi Riau. Penerbangan yang dilakukan memperlihatkan 80 kasus kebakaran lahan gambut pada kawasan konsesi, dan penemuan ini akan digunakan untuk menuntut pemerintah provinsi memperbaiki pengawasan dan respon mereka terhadap kebakaran lahan gambut.
MITRA
Mitra Cakupan Geografis
KISAH SUKSES
LAINNYA
PUBLIKASI
LAINNYA