Aturan hukum


Abandoned mining pit in Makroman

Aturan hukum

Telah diakui bahwa Indonesia menderita kelemahan aturan hukum, yang berakibat pada buruknya penegakkan hukum tata kelola pemanfaatan tanah dan hutan, dan meluasnya pelanggaran peraturan yang dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup. Komunitas juga menikmati beberapa perlindungan terhadap kehidupan dan hak-hak mereka, dan alat-alat resmi untuk memediasi konflik dengan pengusaha seringkali kurang.

Untuk mendukung isu-isu aturan hukum atas tata kelola tanah dan hutan, program SETAPAK memperkuat kapasitas masyarakat sipil untuk menginvestigasi korupsi, memperbaiki akses untuk bantuan hukum, dan meningkatkan mekanisme pelaporan. Pelatihan juga disediakan organisasi masyarakat sipil mengenai bagaimana cara membawa kasus-kasus ke pengadilan dan kapasitas mediasi konflik secara resmi maupun tidak resmi juga ditingkatkan.

Secara khusus, mitra SETAPAK menginvestigasi dan melaporkan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan hutan dan tanah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan badan-badan penegakkan hukum. Ini merupakan proses intensif kerja keras yang membutuhkan keterampilan, keberuntungan dan ketekunan, namun dengan meningkatkan kesadaran terhadap praktik-praktik korup, dan meningkatkan kapasitas masyaralkat sipil untuk membawa kasus ke depan, inisiatif-inisiatif ini menyorotu pentingnya membangun pendekatan yang lebih sistematis pada penegakkan hukum dan juga meningkatkan perlindungan lingkungan hidup.

Untuk meningkatkan akses pada bantuan hukum, mitra SETAPAK, HuMa, mendukung formasi jaringan pengacara dan penasihat paralegal, mengembangkan program pelatihan hak asasi manusia dalam industri berbasis tanah, dan dalam kolaborasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, menyelenggarakan serangkaian inkuiri terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam sektor sumber daya alam.

Pos-pos pengaduan untuk melacak dan menginvestigasi pelanggaran dalam sektor hutan dan tanah, bersama dengan pelatihan paralegal, sekarang disediakan oleh satu koalisi mitra di Sulawesi Tengah, dan Muhammadiyah, sebuah organisasi berdasarkan keyakinan, menggunakan keanggotannya yang tersebar luas untuk membangun pos-pos pengaduan dan meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu tata kelola hutan.

Dalam rekanan baru dengan program “Melengkapi Pembaruan Keadilan Masa Depan” yang didanai USAID, pelatihan penegakan hukum lingkungan hidup telah memperkuat kapasitas sipil untuk memilih, menyelidiki dan mempertanyakan kasus-kasus tata guna tanah, dan mitra-mitra lain juga sedang bekerja menyelesaikan konflik-konflik agraria dan kepemilikan tanah dan lebih memahami isu mereka.

Bisnis kotor

Pada tahun 2014, KPK menyelenggarakan serangkaian investigasi untuk mengevaluasi pemenuhan izin pertambangan di 12 provinsi, empat di antaranya merupakan region SETAPAK. Kepedulian utama KPK adalah bahwa izin-izin yang belum terlengkapi syaratnya telah diterbitkan sebagai pertukaran dengan pembayaran korup, dan bahwa sejumlah metode ilegal dipergunakan untuk mengurangi, atau menghindari, pembayaran biaya perizinan. Dalam kawasan-kawasan ini, Silvagama mendampingi KPK untuk mendukung kesepakatan dengan pemerintah, memfasilitasi pertemuan dengan masyarakat sipil, dan mendorong partisipasi publik. Dari investigasi mereka, KPK menemukan bahwa lebih dari 4.500 perusahaan pertambangan berutang pendapatan pemerintah sebesar 5,43 bilyun rupiah (468 juta dolar AS). Kemudian, 265 izin dibatalkan dalam region SETAPAK, dan tenggat Desember 2014 ditetapkan untuk administrasi lokal meninjau ulang sejumlah lebih besar lagi.
MITRA
KISAH SUKSES
LAINNYA
PUBLIKASI
LAINNYA