Apa yang dimaksud dengan tata kelola yang baik?


Apakah yang dimaksud dengan tata kelola hutan dan tanah yang baik?

Tata kelola hutan dan lahan meliputi segala proses, mekanisme, aturan dan lembaga untuk mengelola hutan dan lahan. Hal ini bisa melibatkan pendekatan atas-bawah (top-down), undang-undang yang dipelopori oleh pemerintah, segala kebijakan atau program yang dirancang untuk mengatur penggunaan hutan dan lahan, serta pendekatan bawah-atas (bottom-up), seperti laporan-laporan yang dikelola oleh masyarakat, lembaga-lembaga pengawas atau pembuat kebijakan.

Tata kelola yang baik penting bagi pengelolaan lahan dan hutan yang berkesinambungan. Hal ini ditandai dengan pembuatan kebijakan yang berdasarkan pada proses yang tranparan dan dapat diprediksi, penjabat publik yang akuntable dan kompeten, partisipasi masyarakat, dan penegakan elemen-elemen hukum seperti hak-hak milik. Pemangku kepentingan yang aktif, terinformasi dengan baik dan terlibat dalam semua sektor -pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta– merupakan hal yang penting dalam pengaturan sumber-sumber daya alam secara efisien.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang mendasar bagi tata kelola yang baik, dan karena itu merupakan hal yang utama bagi berbagai aktivitas SETAPAK. Transparansi merujuk pada upaya-upaya pemerintah dalam menyediakan akses informasi yang terbaru dan akurat. Akuntabilitas terjadi ketika segala tindakan dan keputusan pemerintah tunduk pada pengawasan untuk memastikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan tersebut memenuhi tujuan dan komitmen yang telah ditetapkan

Transparansi memperkuat rasa percaya, memungkinkan warga negara untuk memahami bagaimana keputusan tentang penggunaan lahan dibuat serta menilai kelayakan keputusan tersebut. Peningkatan tranparansi berarti masyarakat memiliki akses informasi tentang dimana saja lokasi deforestasi direncanakan atau dilarang, dan dalam kondisi apa saja. Hal ini memungkinkan adanya partisipasi publik yang lebih besar dalam memperdebatkan kebijakan dan meningkatkan laporan adanya pelanggaran. Meningkatnya transparansi juga berarti bahwa semua badan dan pejabat publik dapat dinilai untuk memastikan bahwa mereka bekerja secara efektif, memberikan nilai pada barang atau jasa yang diperoleh (value for money), dan responsif terhadap masyarakat yang mereka layani.

Akuntabilitas mensyaratkan pemerintah dan penjabat publik untuk memberikan informasi tentang segala keputusan dan tindakan mereka serta menjelaskan alasannya kepada publik dan lembaga–lembaga yang bertugas melakukan pengawasan. Meningkatnya akuntabilitas berarti bahwa deforestasi ilegal akan sangat mungkin untuk diselidiki dan dicegah. Hak–hak masyarakat atas lahan dan hutan akan semakin ditegakkan, dan meningkatnya pengamanan kepemilikan akan berdampak pada penggunaan hutan lestari dalam skala yang lebih kecil serta mengurangi deforestasi yang didorong oleh faktor komersil.

Sayangnya, tata kelola yang baik belum sepenuhnya tercapai di Indonesia. Kebijakan lahan dan hutan tidak diterapkan secara transparan dan partisipatif, ditambah dengan akuntabilitasnya yang rendah. Tata kelola hutan dan lahan yang buruk merupakan faktor yang berkontribusi terhadap tingkat deforestasi di Indonesia, dimana merupakan yang tertinggi dibandingkan negara lainnya di dunia.

Mengukur kemajuan

Samarinda mining behind rice paddy

Indeks Tata Kelola Lahan dan Hutan (IKHL) telah dihasilkan sebagai bagian dari program penelitian SETAPAK. Indeks, yang dikembangkan oleh Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) dan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) ini, melacak transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi dalam sektor-sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan pada tingkat kabupaten. Indeks ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memeriksa kelemahan dalam tata kelola, dan untuk membandingkan antar kabupaten dalam rangka menemukan praktik-praktik terbaik yang dapat digunakan sebagai model. Selain memberikan cara untuk mengukur dampak intervensi untuk meningkatkan tata kelola, indeks ini menyediakan alat bagi LSM-LSM untuk merancang berbagai aktivitas advokasi, dan memungkinkan dialog yang lebih memiliki bekal informasi dengan pemerintah.